Menanggapi tulisan ASIMILASI BUDAYA : JALAN BUDAYA MENJADI INDONESIA SEUTUHNYA di blog : www.hendrotanhendro.wordpress.com

Jawaban Kepada  Yerry Padang

Tgl. 10 Des. 2012  jam 15.00 wib

WACANA KEBANGSAAN, NEGOISASI TANPA HENTI

Oleh: hendrotan

KALAU KEBUDAYAAN INDONESIA, MENURUT UMAR KAYAM (ALM) ITU DINAMIS DAN TIDAK PERNAH FINAL, MAKA BAGI SAYA INDONESIA JUGA TIDAK PERNAH FINAL. OLEH KARENA ITU WACANA KEBANGSAAN PUN, TERUTAMA KAITANNYA DENGAN TIONGHOA, HARUS DI NEGOSIASIKAN TERUS-MENERUS AGAR KETURUNAN TIONGHOA MENJADI MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA.

Tulisan  Saudara Yerry Padang, Yogyakarta, tanggal 26 November 2012, yang terkirim via email ke blog saya tanggal 1 Desember lalu, menanggapi pikiran-pikiran saya tentang asimilasi budaya belakangan ini. Ia terkesan bingung, mengapa saya mengusik masalah “lama” pada saat sekarang yang (kelihatan) damai. Tentu saja terima kasih, karena sebagai perupa, dia punya kepedulian dengan masalah-masalah kebangsaan, khususnya peranakan Tionghoa Indonesia.

Jangan salah, wacana kebangsaan itu dinamis, sehingga kita perlu bicarakan terus-menerus, karena di sana bersangkutan dengan ruang negoisasi tanpa henti. Waktu yang terus berjalan, mengantarkan orang-orang tua meninggal dunia, lalu perannya diganti oleh anak-anak muda dari jaman yang berbeda — kini menjadi dewasa dengan  pikirannya masing-masing — yang bisa jadi berbeda dengan generasi sebelumnya.  Dengan demikian, masalah “lama” mendapat penafsiran baru, mulai dari makna hingga kegunaannya. Ambil contoh Pancasila dan UUD Dasar 1945 misalnya. Itu masalah “lama” yang harusnya sudah final. Tapi apa yang terjadi? Seperti kita tahu bersama, Pancasila dan UUD 1945, akhir-akhir ini mendapat penafsiran dan pemaknaan yang berbeda dengan sebelumnya, dengan berbagai dalih, pemikiran dan kepentingan dibaliknya.

Kalau Pancasila dan UUD 1945 (beberapa kali di amandemen) saja bisa dinegoisasikan tanpa henti, mengapa soal asimilasi budaya di negeri ini kita tidak boleh membicarakan sesuai dengan konteksnya sekarang. Bagi saya yang penting adalah perspektifnya, bahwa ujung asimilasi budaya dalam pikiran saya adalah Tionghoa yang menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Karena kita lahir, dibesarkan, makan minum dari tanah air Indonesia, dan kelak akan mati dalam pelukan bumi pertiwi.

Bertolak dari perspektif  seperti itu, saya berpendapat bahwa bukan Indonesia atau pribumi  yang beruntung dengan adanya Tionghoa selama ini, akan tetapi kitalah orang Tionghoa peranakan yang sudah seharusnya merasa diuntungkan oleh Indonesia. Bagaimana tidak, selama ini peranakan Tionghoa telah menerima “maha toleransi” dari anak bangsa Indonesia (baca pribumi), sehingga kaum Tionghoa bisa diterima sebagai warga bangsa (citizen) di negeri ini. Jadi jangan di balik Pak Yerry Padang !

Memang di kalangan Tionghoa yang berfaham integrasi atau yang pro faham integrasi atau chinois atau Totok-isme, banyak yang berpikiran bahwa Indonesialah yang beruntung dengan datangnya perantau Hoa Kiau dan adanya keturunan Tionghoa di Indonesia dewasa ini, dan tidak banyak yang mau berfikir sebaliknya, bahwa kitalah yang beruntung dengan adanya Nusantara dan adanya Indonesia.

Katakanlah Anda menyodorkan catatan, dimasa Hindia Belanda tahun 1927, ada sekelompok pemuda Tionghoa karena merasa kecewa pada NIVB persatuan sepak bola bentukan menner, kemudian mereka membentuk CKTH –– HNVB persatuan sepak bola etnis Tionghoa . Semangat tersebut bisa diacungi jempol, walau tereduksi oleh kekhususan etnisitas. Sehingga akan lebih terpuji bila membaur tanpa batasan ras.

Saya bisa mengerti dan tidak menutup mata, bahwa tidak sedikit peranakan Tionghoa yang menyumbangkan prestasinya dibidang olah raga bagi ibu pertiwi, bahkan banyak yang berhasil mengharumkan nama dan mengangkat mertabat bangsa Indonesia di gelanggang internasional.  Dalam pandangan saya, itu terjadi karena Indonesia memberikan peluang bagi keturunan Tionghoa, untuk maju ke gelanggang pertandingan internasional. Tanpa pemberian kesempatan, tidak mungkin siapa pun bisa maju dengan sendirinya.

Dalam kaitan ini, saya lebih menaruh hormat pada tokoh-tokoh keturunan Tionghoa  yang berkarakter kuat sikap kebangsaannya seperti Soe Hok Gie, Yap Thiam Hien, PK. Ojong, Ong Hok Ham, Junus Jahya, Harry Tjan Silalahi, hingga Kwik Kian Gie, dllnya, mereka ikut “menjaga” Indonesia yang telah melahirkannya dengan caranya masing-masing. Juga saya lebih menaruh hormat pada seorang sineas seperti Teguh Karya; artis seperti Tan Ceng Bok, Fifi Young, musisi seperti Bubi Chen, komikus Kho Ping Ho, penyanyi dan pengarang lagu Masnah, Chrisye, dan seniman serba bisa Didik Nini Thowok, memberikan dedikasi dan prestasinya bagi negara yang melahirkannya. Sudah tentu hal ini, tidak bisa disejajarkan dengan jasa peranakan Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha bioskop atau bos pemilik pabrik, apalagi mereka yang oportunistis.

Yang kita sering lupa adalah menyadari dimensi. Orang tahunya hanya apa yang kita rasakan. Sesungguhnya kesadaran dimensi masa lalu, masa kekinian, masa yang akan datang dan pada harapan atmoferis, akan mendorong kita tidak melihat segala sesuatu secara sepotong-potong. Bahkan akan menjadikan kita waspada, menjaga dan memperjuangkan yang baik. Dalam konteks itu, siapa yang tidak hormat dengan para pahlawan yang telah mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan, hingga mengisi kemerdekaan sampai sekarang. Kita tahu, beberapa tokoh Tionghoa juga ikut dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, bahkan sesudah itu ada pula yang turut mengisi kemerdekaan di dalam pemerintahan. Langkah-langkah dan kesempatan seperti itu patut dipuji, disyukuri, dan terus dimaknai.

Seperti yang kita ketahui, hal yang sering kita baca di surat kabar, bahwa banyak dari kaum pejuang kini hidupnya menderita secara ekonomis. Tanda dan piagam kehormatan yang mereka miliki, tidak bisa menolong diri para pejuang, dan tidak bisa untuk menggedor kesadaran pengusaha super kaya peranakan Tionghoa yang setiap tahunnya terpampang di majalah FORBES UNTUK TURUT MEMBERIKAN SANTUNAN DAN PENGENTASAN MENDASAR.

Akhirnya, sungguh tidak patut , bahkan nista, bila dalam memperingati hari pahlawan ada yang merasa kalah nikmat jika dibanding  nonton pementasan wayang potehi. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kita harus terus menerus mengingatkan perlunya pelaksanaan asimilasi budaya, secara murni dan konsekwen (pinjam bahasa lama). Membicarakan asimilasi budaya dimasa dewasa ini, bukanlah tindakan mengungkit-ungkit, melainkan sebuah “alarm”, agar kita  tetap terjaga dan selamat bila terjadi “tsunami” sosial sewaktu-waktu. Apakah Anda tidak melihat tanda-tanda tsunami sosial itu ? Saya telah melihatnya, maka saya melihat wacana kebangsaan itu perlu selalu dinegosiasikan tanpa henti. (*)

Tgl. 10 Desember 2012

hendrotan

End.

A comment on the post “ASIMILASI BUDAYA: JALAN BUDAYA MENJADI INDONESIA SEUTUHNYA”

Author : yerrypadang (IP: 114.79.56.179 , 114.79.56.179)

E-mail : yerrypadang@yahoo.com

PARA ‘PENDEKAR SILAT’ TIONGHOA DENGAN ‘JURUS’ PRIBUMI

Oleh: Yerry_P.

Np_Yogyakarta, 26 November 2012

Sangat menarik tulisan Pak Hendrotan dalam blognya yang saya baca semalam [25 Nov 2012]. Baru kali ini saya membaca tulisan seorang owner galeri yang berdarah keturunan.

Memang sangat susah untuk mengungkapkan kegelisahan yang bersinggungan dengan kondisi sosial-budaya yang terkadang sangat alergi untuk diwacanakan.

Dari judul tulisan tersebut, saya berharap akan bermunculan tanggapan dari orang-orang atau golongan di luar warga keturunan Tionghoa. Dengan begitu akan terbangun komunikasi yang tak hentinya dalam media sosial. Hanya sayangnya, orang-orang Indonesia [entah itu WNI atau WNIketurunan] adalah masyarakat yang suka lupa. Syukurlah jika seseorang lupa akan kebaikan yang diberikannya, cuma tragisnya tidak sedikit yang lupa akan keburukan yang telah ditaburnya.

Saya sendiri bingung, apakah wacana ini masih relevan dibicarakan sekarang atau memang sudah selesai. Kalau melihat sumbangsih orang-orang Tioghoa di bumi Indonesia mulai dari zaman penjajahan hingga sekarang, betapa beruntungnya bangsa ini karena tidak sedikit predikat yang baik telah mereka torehkan dalam berbagai sektor.

Dari Geliat Olah Raga Hingga Rimba Kreatif

Kita ambil contoh, bagaimana orang-orang Tionghoa yang membentuk Commite Kampionwedstrijden Tiong Hoa [CKTH] pada tahun 1927, yaitu sebuah organisasi sepak bola orang-orang Tionghoa.

Organisasi ini dibentuk untuk menutupi kekecewaan mereka terhadap penganaktirian organisasi Nederlandsch Indische Voetbal Bond [NIVB] yang terbentuk tahun 1919 yang kemudian menaungi klub-klub sepak bola di Indonesia [pada waktu itu masih Hindia Belanda]. Kekecewaan kaum Tionghoa tidak pelak juga dirasakan oleh kaum bumiputra, yang dipandang sebelah mata oleh NIVB. Akhirnya, tiga tahun kemudian, setelah CKTH terbentuk dan kemudian merubah diri menjadi Hwa Nan Voetbal Bond [HNVB] tahun 1930, pada tahun itu pula kaum bumiputra mendirikan PSSI [19 April 1930]. Semua organisasi sepak bola nasional dibubarkan dan melebur ke dalam PSSI.

Dari sinilah bagaimana kita melihat cikal bakal kompetisi sepak bola di Tanah Air yang semarak hingga kini, walau HNVB sudah tak terdengar, tapi para pemilik modal seperti perusahaan-perusahaan rokok ikut mensponsori kompetisi ini yang nota bene didominasi oleh pengusaha Tionghoa. Belum lagi bila kita melirik ke olah raga badminton [bulu tangkis]. Saya pikir tidak sedikit orang-orang Tionghoa yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan internasional.

Selain dibidang olah raga, warga Tionghoa banyak berperan dalam pengembangan kebudayaan.

Perlu dicatat di sini beberapa karakter yang sedikit banyak berpengaruh seperti; Soe Hok Gie [dengan perjuangannya], The Liang Gie [sebagai pengarang buku Filsafat Seni], Asmaran S. Kho Ping Hoo [penulis cerita silat] hingga Kwik Kian Gie [di bidang ekonomi]. Lain halnya bila kita berbicara di dunia perfilman. Bila kita tarik kembali waktu di masa 1926-1932, mayoritas sutradara dan produser film kala itu adalah kaum Tionghoa peranakan. Sebut saja sutradara seperti Nelson Wong dan The Teng Chun. Kedua orang tersebut tidak hanya sebagai sutradara yang memproduksi sebuah tontonan [hiburan].

Tidak pula hanya melihat film sebagai media ekspresi [seni], tapi film adalah piranti penyampaian pesan [informasi]. Mereka memperhitungkan bahwa masyarakat Tionghoa perantauan terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yang disebut Xin Ke atau Tioghoa totok yang merupakan generasi pertama yang masih terkait erat dengan tradisi serta fanatik menggunakan bahasa negeri leluhur – yang jumlahnya sedikit pada waktu itu – dan Tionghoa peranakan yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa negeri leluhur, tetapi berkomunikasi dengan bahasa daerah di mana mereka bermukim, juga menguasai bahasa Melayu. Mereka tidak lupa bahwa citarasa masyarakat Tionghoa totok jauh berbeda dengan Tionghoa peranakan yang lebih dekat dengan budaya pribumi [HM Johan Tjasmadi dalam ‘100 Tahun Bioskop di Indonesia [1900-2000]’, hal 19].

Tidak hanya para sutradara dan produser Tionghoa sebagai kreator film, tapi pemilik bioskop/ wadah tayangpun di tahun 1936 dimiliki oleh kebanyakan warga Tionghoa. Sebut saja Bioskop ‘Omni Bioscoop’ [Ambarawa] dengan pemilik Djaw Kok Kay, ‘Esplanada’ [Ambon]: Liem Chid Liong, ‘Corrie’[Banjarmasin]: Ong Keng Lie, ‘Royal Cinema’ [Bengkulu]: Tjia Seng Han, ‘Royal Theater’ Blitar]: Sie Wie Bo, ‘Tiong Hwa Biosc’ [Bukit Tinggi]: Tjoa Sin Soe, ‘Oranje Bioscoop’ [Gorontalo]: Liem Tjae Tong, ‘Cinema Palace’ [Jakarta/Batavia]: Oey Soen Tjan, ‘Atrium Theater’ …[Malang]: Fred Young, ‘Roxy Theater’ [Magelang]: Kho Tjie Ho, ‘City Theater’ [Semarang]: Liem Khoen Hwan, ‘Capitol Theater’ [Solo]: Ong Poan Thay, ‘Tiog Hwa Biosc’ [Ternate]: Soen Seng, ‘Sirene Talkies’ [Ujung Pandang]: T. L. Ong, dan masih banyak lagi bioskop di tempat yang sama yang mungkin saja anda akan malas membacanya bila saya salin semua.

Saya pikir dari sejumlah kecil bisnis dunia hiburan yang saya kutip tersebut adalah merupakan wadah atau media untuk mempropagandakan sebuah kebudayaan. Mengapa demikian? Karena pada masa itu, film-film yang diproduksi tidak sedikit yang bernarasikan kebudayaan [tradisi]. Bila kantong-kantong kebudayaan tersebut bertransformasi ke arah galeri seni pada masa kini, berarti ada perubahan paradigma. Saya tidak bermaksud untuk menghubungkannya [menyamakan bioskop dan galeri seni saat ini], tapi ada peralihan hasrat untuk tetap atau paling tidak mempertahankan suatu kebudayaan dalam dunia seni. [Sebagai catatan saja bahwa ada sebuah gedung di Yogyakarta yang dulunya sebagai gedung bioskop, lalu berubah wujud menjadi sebuah galeri]. Jika pada masanya perfilman di Indonesia sangat berjaya, mengapa tidak, galeri-galeri seni di Indonesia [khususnya di Pulau Jawa] sekarang ini mengambil alih untuk mengakulturasikan budaya setempat dengan budaya Tionghoa?. Jadi, warga Tionghoa yang mengolah kebudayaan masa itu, berbeda dengan warga Tionghoa yang megakomodasi seni atau kebudayaan di masa kontemporer ini. Dan di dalam dunia seni, persinggungan kebudayaan menjadi cair.

Saya sendiri tidak mendengar lagi seorang Tionghoa yang bergerak sebagai pelatih sepak bola dalam suatu klub saat ini. Hanya beberapa saat yang lalu masih ada pelatih tertua di Indonesia yang berwarga keturunan Tionghoa yaitu alm. Endang Witarsa [ayah dari Ibu Melani W. Setiawan].

Sementara sutradara atau produser di dunia perfilman yang berwarga keturunan Tionghoa sudah tidak berprestasi saat ini, atau bisa dikata tidak ada gaungnya lagi. Bahkan, para sineas Indonesia sudah diambil alih oleh sutradara ‘pribumi’ yang masih konsisten, hingga mendapat penghargaan secara internasional.

Ilmu Pewayangan dan Sangkar Besi

Kita tinggalkan dulu wacana sepak bola dan perfilman, kita tengok aktivitas pementasan wayang yang tidak kalah serunya dengan wayang kulit. Hampir empat tahun belakangan ini, saya melihat pementasan Wayang Potehi, kemudian terlibat dalam beberapa diskusi atau pembicaraan tentang wayang tersebut. Di situ saya justru terkesima, di saat melihat para aktifisnya yang nota bene adalahorang ‘pribumi’. Mulai dari dalang hingga seniman musiknya. Kalau Pak Hendrotan menanyakan kemana Tionghoa Peranakan pada Hari Pahlawan?. Di sini saya juga bertanya, kemana orang Tionghoa di saat pementasan Wayang Potehi?. Bukankah narasi wayang ini banyak tentang epos?. Ataukah sudah luntur mental kebangsaan kita dan menghindar dari rimba kepahlawanan?.

Bila kita saksikan pementasan wayang tersebut, justru asimilasi sangat kental nuansanya. Selain mereka memakai bahasa ‘Cina’ [hanya sebagian yang teraplikasi dalam pementasan], tapi lebih dominan memakai bahasa Indonesia, yang lebih mudah dipahami. Memang terasa ironi, karena dalang dari Wayang Potehi bukan lagi dari warga Tionghoa, tapi sudah diambil alih oleh warga setempat [baca: pribumi]. Bahkan ilmu mendalangnya diwariskan secara turun-temurun.

Dengan begitu, saya terkadang masih bertanya-tanya dengan statemen awal Pak Hendrotan yang mengatakan bahwa di Indonesia, sampai hari ini mengapa masih ada sebagian warga Tionghoa keturunan yang takut, salah mengerti, bahkan trauma pada asimilasi?. Pertanyaan Pak Hendrotan tersebut memang ada betulnya. Ini bisa kita peruntukkan kepada warga keturunan Tionghoa yang ‘susah melupakan’ dan senantiasa memelihara trauma-trauma masa lalu pribadinya atau keluarganya. Bila kita melihat cara bergaul warga Tionghoa di Pulau Jawa dengan kaum pribumi, sangat disayangkan bila masih ada gesekan rasial. Sebab warga Tionghoa di Jawa sudah sangat intimnya dengan memakai bahasa setempat. Sangat berbeda dengan warga Tionghoa di Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Bila orang Tionghoa di Jawa sudah bisa menyublim dengan bahasa Jawa dan hampir melupakan bahasa leluhurnya, beda halnya di Sulawesi Selatan. Sebagian besar warga Tionghoa masih berbahasa Mandarin dengan sesamanya dan saya tidak pernah mendengar warga Tionghoa Sul-Sel berbicara memakai bahasa setempat kepada sesama warga Tionghoa. Dan bahkan, jika melihat tampilan rumah mereka sangat ‘berjarak’ dengan tampilan rumah pribumi. Kalau kita melihat begitu masifnya tampilan rumah mereka dengan sangkar besi pada jendela atau pintu, ini menandakan ada hal yang belum bisa dilebur. Akibatnya kecurigaan satu sama lain selalu menghantui. Belum lagi jika kita menyinggung bagaimana warga Tionghoa yang menikah dengan warga pribumi, bahkan hingga ke perbedaan keyakinan. Ini masih sangat tabu. Saya berharap pembahasan ini tidak berhenti pada media sosial seperti ini. Tapi lebih kepada media yang lebih terbuka lagi. Yang lebih akomodatif [proses penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari interaksi ketegangan] dan lebih meluas ke seluruh Indonesia.

Membangunkan Kembali Trauma Masa Lalu?

Ada pengalaman lain yang saya alami selama dua puluh tahun saya berkesenian di Yogyakarta.

Suatu saat saya menonton pameran seni rupa Agus Suwage, kemudian FX Harsono di tempat yang berlainan. Kebetulan pada saat itu saya bertemu dengan perupa asal Padang, Sumatera. Saya bertanya kepadanya, apa yang kamu tangkap dari visualisasi seperti ini. Dia menjawab, sudah saatnya trauma-trauma masa lalu dikubur saja, jangan diangkat lagi kepermukaan luka masa lalu.

Ini akan melahirkan lagi kebencian-kebencian kepada keturunan warga Tionghoa, maupun sebaliknya. Saya sendiri sependapat dengannya, hanya saja ada perspektif lain yang coba saya pahami. Bahwa di negeri tercinta ini, ada banyak hal buruk yang mudah sekali dilupakan, cuma masalahnya di sisi lain banyak juga orang yang susah melupakan trauma masa lalu dan kemudian ‘memeliharanya’ kembali dalam sebuah wadah seperti seni rupa.

Selain itu, ketika Dadang Christanto berpameran di Sangkring Art Space beberapa waktu yang lalu dengan tajuk ‘Seeing Java’, saat itu ada diskusi tentang kekaryaannya. Ada hal yang menarik yang menjadi konsentrasi diskusi yaitu masalah identitas. Jika tajuk pameran tersebut adalah Seeing Java, mengapa Dadang justru lebih menekankan kecinaannya?. Dan kata Dadang, dia lebih suka memakai kata Cina [kepada warga keturunan Tionghoa] dibanding memakai kata Tionghoa. Dengan maksud, lebih menekankan bahwa orang lebih mengingat kata Cina untuk tetap menjaga agar tidak terulang lagi perlakuan yang tidak pantas kepada warga keturunan ini. Saya setuju dengan pendapatnya itu.

Tapi ada hal yang justru lebih menohok kepada warga keturunan Tionghoa akan kata Cina, dibanding hanya mengingatkan warga pribumi. Yaitu suatu ketidaknyamanan karena kata tersebut lebih  ‘berjarak’ bila dibanding dengan kata Tionghoa. Jadi saya setuju dengan pemakaian kata Tionghoa karena lebih melebur, walau tidak bermaksud menanggalkan gen asal nenek moyang.

Bila kita menyimak di awal tulisan saya ini, tentang bagaimana orang-orang atau warga Tionghoa pada masanya memakai kata Tionghoa dalam organisasi olah raganya, tidak seperti halnya ketika kata tersebut berubah menjadi Cina. Memang pada masa pemerintahan Soekarno, kata Cina sudah terpakai, bahkan mungkin jauh sebelumnya, ketika imigran Cina [Tiongkok] masuk ke Indonesia. Dan pada masa pemerintahan Soekarno, bahasa, tulisan hingga kesenian Tionghoa sangat hidup. Namun sangat disayangkan ketika Soeharto memimpin Negara ini. Warga keturunan Tionghoa sangat terpasung. Semua atribut Tionghoa harus ditanggalkan. Masa perayaan Imlek atau sampai Cap Go Meh sepi dari keriuhan. Tanda atau tulisan kanji merek dagang harus dihapus. Warga Tionghoa sangat menderita dan kehilangan kemerdekaan berbudaya. Dari sinilah awal timbulnya gesekan di masyarakat hingga kata Cina lebih pas untuk penandaan rasial, bukan sebagai warga yang sudah berbaur sedemikian lamanya untuk menjadi orang Indonesia seutuhnya. Bila saya pikirkan, ada pula sisi positif dari strategi Orde Baru ini, bahwa ketika warga Tionghoa menanggalkan segala sesuatu yang melabelnya, orang Tionghoa siap ‘membumi’ dan tidak ekslusif [Toh.. kita sudah pasti tahu bahwa ‘gawan bayi’ pasti masih melekat].

Tentunya, statemen saya terakhir tadi sangat mengena bila kita menengok sebuah mentalitas pluralisme. Tiliklah Kiai haji Abdurrahman Wahid atau akrab disebut Gus Dur, bagaimana bapak bangsa kita ini menerapkan dan mengamini akan keberadaannya. Individu yang memiliki darah campuran akan bertutur sangat fasih dan enteng untuk menyatukan bangsa yang majemuk ini dalam wadah pluralisme. Akhirnya, seolah-olah Gus Dur adalah anti klimaks dari lengsernya Soeharto dengan rezim Orde Barunya. Dan semua menjadi hidup, barongsai yang begitu hebatnya sudah bisa kita lihat saat perayaan kebudayaan Tionghoa. Imlek sudah menjadi libur nasional. Dan atribut-atribut Tionghoa meramaikan tempat perbelanjaan, bahkan anak-anak Indonesia sudah memiliki pakaian [fashion] yang khas milik orang Tionghoa. Bila orang Tionghoa membagi-gikan angpao saat hari raya Imlek, demikian pula kaum muslim membagi-bagikan rezekinya kepada anak-anak saat Idul Fitri. Lalu masih khawtirkah kita, bila terjadi lagi masa suram seperti masa Orde Baru?. Maukah kita tetap memelihara trauma masa lalu yang menjadikan kita seperti orang paranoid hingga terjadi lagi gesekan sosial-budaya?. Tentu hal itu tidak menjadi obsesi bagi kita. Dengan tetap waspada dan menanam optimisme untuk bisa menjadi ‘pendekar’ Tionghoa bijak dengan tidak menutup diri meminjam ‘jurus’  kearifan lokal pribumi [Indonesia].

End.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tgl. 8 Des. 012, jam 12.00 wib

Pak Dr. Irawan dan teman komunitas Yth.

1. Usia sejarah kemerdekaan Indonesia masih muda sekali, baru 67 tahun, sedangkan perjalanan ketatanegaraannya juga baru 62 tahun. ¹

Betul kata P. Dr. Irawan, ” Amerika ada hari ini bukan sudah langsung begini, tapi penuh perjuangan juga selama beratus tahun ”, karena itu mutu undang undang, penegakan hukum dan kondisi politik, ekonomi, sosial, hankamnas dll. di negara kita belum sebaik Amerika, ya wajar saja kan ..

2. Pemerintah dengan muatan negarawan dan politikusnya mau pun pemangku kepentingan di negara ini, dalam waktu 10 atau 20 thn. kedepan tidak akan bisa membawa negeri ini menjadi bumi pertiwi yang tertib, nyaman dan adil hukum plus adil kesejahteraan, sebagaimana seperti Amerika, Australia, Jepang dan negara maju di bilangan benua barat lainnya, namun kita bersama sebagai rakyatnya yang sejati wajib memperjuangkan cita cita tersebut sampai kapan pun.

Saya jadi teringat kata seorang Pendidik atau Pengajar Peranakan Tionghoa di dalam suatu seminar, dia lahir di Indonesia, WNI dan mengajar di Australia, menurut dia selama ini pemerintah Indonesia tidak dapat melindungi warganya dengan penegakan hukum yang serius dan sistim keamanan yang baik dan sinergi, hingga dia tidak merasakan rindu rumah ( HOME SICK atau HOME SWEET HOME ), berbeda di Australia yang bisa membuat dia rindu selalu, karena setiap citizen mendapat jaminan hak dan perlindungan keselamatan yang baik, yang tanggap dan bertanggung jawab dari pihak negara, waktu itu, saya tidak sempat menyampaikan pertanyaan kepada Pengajar tersebut ( moderator menyatakan waktunya habis dan seminar dinyatakan selesai ).

Dari sini, kita memperoleh empat jawaban :

a. Tidak tepat menyandingkan ( untuk membandingkan ) Indonesia dengan
Australia, menimbang berawal perbedaan perbedaan bentuk geografi,
jumlah penduduk, sistem tata kepemerintahan dan tata administratur
kenegaraan yang terwarisi dan yang terpaksa diwariskan,² sampai di
ujung kemampuan dan mentalitas warga yang terjajah dan penjajah.

b. Bilamana ada satu, dua atau puluhan ribu orang yang kesejahteraannya
berkecukupan, dan telah berpengalaman mengelana jauh ke negara maju
menjadikan mereka tidak Rindu Rumah Indonesia, namun tahukah Anda
berapa ratus juta rakyat Indonesia yang sangat Rindu Pada Rumah
Indonesianya.

c. Indonesia akan maju dan tangguh seperti yang diharap oleh para Intelektual /
Pengajar tersebut, bila lembaga pendidik sudah berperan untuk
mencerdaskan masyarakatnya dengan ukuran, mutu dan nilai pendidikannya
seperti negara maju yang digadang, namun itu membutuhkan rentang waktu
yang cukup panjang, dan proses tersebut sudah dimulai sejak enam tahun
yang lalu, semoga akan tercapai dalam 24 tahun kedepan,

d. Mengapa para Intelektual / Pengajar yang berada diluar negeri itu tidak
melakukan profesinya di Indonesia saja, memenuhi panggilan jiwa berbuat
lebih banyak untuk bangsa sendiri, akan dimuliakan dia sebagai insani
Indonesia pejuang, dari pada berujar dengan kata satirikal, namun tidak
konstruktif dan tidak berbuat sesuatu wujud yang guyub bagi bangsa dan
negeri ini.

3. Kita semua berharap Indonesia dapat menjunjung dan mengedepankan hukum
diatas segalanya, layaknya di Amerika atau Australia yang melaksanakan dengan konsekwen, Kesetaraan, anti Diskriminasi, Hate crime, Guilty by omission, dll.
Kita juga berharap Indonesia yang aman, damai, tertib, rukun, adil hukum plus
adil kesejahteraan dan semuanya yang baik, namun kalau negara belum berhasil
menggapai semuanya yang di ekspektasikan itu, terus bagaimana ?
Apakah akan lebih baik, jika kita pesimis saja dan membanding sembari
mencibir …

4. Sudah tepat dan benar bahwasanya asimilasi budaya tidak boleh dipaksakan,³
namun atas kesadaran, berlanjut –– menyadarkan –– dan terus bergetuk tular
untuk kemaslahatan anak turunan peranakan Tionghoa, mengapa tidak ?
Memang dapat diyakini menyebarkan kesadaran ini tidak mendatangkan Cuan
Lui bahkan Liao Lui, namun kalau demi baiknya anak keturunan kita, apakah
masih bertanya tanya mengapa di lakukan ?

Asimilasi budaya bertujuan untuk kemaslahatan anak, cucu keturunan
kita = peranakan Tionghoa di Indonesia, tidak harus menunggu negara dalam
kondisi good and clean government, setara, rukun, damai dan adil hukum plus
adil kesejahteraan, atau menanti setelah negara membuat undang undang dan
aparatur negaranya bersih dan bertanggung jawab melaksanakannya, menurut
hemat saya akan lebih waras, kalau sekarang juga kita sudah ( berkewajiban )
berjuang lebih dulu dengan itikad baik dan hati bersih untuk melakukan gerakan
kesadaran ini, semoga Anda Pak Dr. Irawan, Pak Tony S., Pak Gozali,
Pak Alex, Pak Hardy CHUNG, Pak Handoko, Pak Siang Hoa dan teman teman
Komunitas Peranakan Tionghoa mau mendukungnya dan Tuhan mengabulkan,
Amin.

Sekian, kalau ada yang salah mohon maafnya dan mengharap koreksi perbaikan.

Catatan kaki

1. 1945 / 46 Belanda dibantu sekutu ingin menjajah kembali Indonesia, namun rakyat Indonesia dan Tentara Nasional berbahu melawan, akhirnya Belanda dan Sekutu mundur, oleh sebab itu proses pelimpahan administratur ketata negaraan tereduksi / cacat oleh tidak relanya Belanda menyampaikan kemerdekaan bagi Indonesia secara tulus, disamping itu keterputusan dan rusaknya sistim administratur tersebut atas penjajahan Jepang selama 3 tahun.

2. Nasib Indonesia berbeda dengan nasib Malaya / Malaysia, Indonesia mendapat warisan sistim administratur ketata negaraan yang sengaja direduksi bahkan banyak bagian yang dirusak oleh Belanda; sedangkan Malaya mewarisi secara utuh bahkan lewat persiapan yang edukatif dan kaderisasi yang profesional oleh Inggris.

3. Tulisan ” Asimilasi Budaya ” merupakan esai yang berwacana pemikiran, manifestasi sikap berbangsa, sah saja penulis menggugah kesadaran warga Peranakan Tionghoa sebagai bagian anak bangsa atau anak negeri Indonesia, dan sepanjang tidak memakai cara kekerasan, pemaksaan, intimidasi dan aturan kasar yang dibuat untuk hal tersebut diatas, maka sudah dapat dipastikan tidak akan bersentuhan dengan undang undang HAM.

Best Regards

hendrotan

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Kamis, 6 Desember, 2012 07:27

Pak Alex, dalam hal ini masalahnya beda dengan asimilasi. Adalah tugas negara untuk tidak membeda-bedakan warganya. Jika negara masih membeda-bedakan warganya, itu berarti negara belum sehat. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan anjuran asimilasi. Justru ketika negara bisa mewadahi semua warganya, maka semua golongan, etnis, agama, suku bisa berkembang dan berinterasi secara setara. Dalam wadah yang seperti ini, saya yakin asimilasi secara organik akan terjadi.

Ketika negara memberi perlakuan beda kepada warga, maka konflik (belum tentu manifest) akan muncul dan akan menyulitkan terjadinya asimilasi secara organik. Dalam kondisi seperti tersebut, maka diperlukan kekuasaan (negara) untuk mendorong peleburan dua atau lebih budaya/etnis.

Handoko – Solo

End. 

Kamis, 6 Desember, 2012 07:51

Yth pak Alex dan pak Handoko, menurut saya asimilasi haruslah berjalan natural tidak boleh dipaksakan (karena ini termasuk hak asasi manusia) biarlah berjalan sealami mungkin. Seperti halnya para sesepuh kita ketika berimigrasi ke nusantara, mereka berasimilasi secara natural. Begitupun dengan agama harus berjalan natural. Jangan ada unsur pemaksaan untuk menerima atau memindahkan agama seseorang. Mengenai istilah pribumi dan non pribumi, setahu saya sejak pemerintahan Habibie sudah ada kepres yang menghapus istilah tersebut dalam hubungan civic. Sesungguhnya posisi dan kondisi warga Tionghoa saat ini sudah lebih baik dari pada saat pemerintahan Suharto. Salam TG

End.

Kamis, 6 Desember, 2012 08:46

Pak Alex melontarkan tuntutan kepada pemerintah atau penguasa mengenai adanya diskriminasi atau pembiaran diskriminasi. Dan Pak Handoko menyatakan asimilasi secara organik bisa terjadi dengan sendirinya kalau nuansa kesetaraan bisa diciptakan. Setidaknya begitulah pikiran singkat saya mengertikan pandangan dari kalian.

Nah sekarang kita sudah tahu pokok permasalahannya, jadi tinggal kemauan politik dari pemerintah atau penguasa untuk niat menjalankannya atau tidak.

Sebagai pembanding di negara kafir, disini ada undang2 anti diskrimiasi, dan pelaksanaanya juga ada. Jadi tidak semata hanya undang2 saja, tanpa pelaksanaan. Jadi barang siapa yang merasa didiskriminasi , dapat menuntut di pengadilan, bahkan kalau terbukti tuntutannya , orang itu bisa kaya karena dapat uang kompensasi, terutama kalau yang dituntut itu pemerintah. Di negara kafir ada anti hate crime, barang siapa kalau terbukti melakukan tindakan anarkhis dan setelah diusut ternyata karena hate crime , maka pemerintah selalu melakukan tindakan2 pengamanan, kalau tidak pemerintahnya atau penguasanya akan dituntut  dengan pasal pembiaran, guilty by omission.

Nah balik kepada negera beragama, ketika seorang pedangdut yang nyapres mengeluarkan kata2 yang memojokan pejabat dari etnis tertentu berdasarkan keethnisannya, dan pemerintah atau penguasa tidak mengambil tindakan apa2, maka ini bisa di golongkan sebagai guity by omission.

Jadi benar seperti yang dikatakan oleh Pak Tjandra Ghozali, bahwa asimilasi tidak dapat dipaksakan, mungkin dihimbaukan juga tidak perlu sama sekali. Karena kawin mawin dengan siapa saja tidak perlu diatur, yang penting suasananya harus kondusif. Bakal kawin sendiri. Pokoknya kalau cakep hatinya baik dan punya lui lah, maka dengan sendirinya gampang kawin kemana saja. Tapi sekarang tambah lagi satu pesyaratannya yaitu musti perawan , kata Bupati Garut “Aceng” .

salam,

Dr.Irawan.

End.

Kamis, 6 Desember, 2012 09:13

Teman-teman semua,

Sangat menarik diskusi mengenai topik ini. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk tidak mempermasalahkan “asimilasi”, “integrasi”, dsb.

Kenapa saya berpikir demikian? Saya mengambil dalam lingkup kalangan etnis Tionghoa saja. Ada yang merasa lebih nyaman dengan ke-Peranakan-annya, ada yang lebih nyaman dengan ke-Totok-annya, ada yang lebih nyaman dengan ke-Hokkian-annya, ke-Tiociu-annya, dsb. Ada golongan Tionghoa yang merasa lebih atau bahkan paling Tionghoa dibandingkan dengan golongan Tionghoa yang lain. Di sini saja kita melihat sesama etnis Tionghoa pun ada perbedaan persepsi, pemahaman, kenyamanan dan pemikiran. Contoh saja: INTI, PSMTI, ASPERTINA, siapa yang paling Tionghoa? Siapa yang paling Indonesia? Dalam nama masing-masing organisasi tsb jelas ada kata INDONESIA’nya dan juga TIONGHOA’nya.

Tidak bisa golongan yang merasa Totok memaksakan pemikirannya ke yang Peranakan. Sebaliknya, yang Peranakan tidak bisa memaksakan pemikirannya ke golongan lain. Ini sama persis dengan etnis Tionghoa secara kesatuan dipandang di dalam negara Republik Indonesia ini. Ada yang kawin campur, ada yang beda agama, ada yang memeluk Islam, Katholik, Kristen, Buddha, Khong Hu Cu, Tri Dharma, dsb, dsb. Apakah kemudian yang memilih menikah dengan sesama Tionghoa, menjalankan ajaran Khong Hu Cu – bersembahyang di altar leluhur itu “lebih Tionghoa” dan tidak mau berinteraksi, tidak mau berintegrasi/berasimilasi dibandingkan dengan seorang Tionghoa yang memeluk Islam, menikah dengan etnis non Tionghoa?
Saya memilih untuk tidak mempermasalahkan integrasi, asimilasi, dsb, dsb, karena menurut saya, adalah hak setiap individu untuk menemukan identitas dan jati diri yang paling nyaman untuk dirinya dan keluarganya. Tentu saja yang paling nyaman dan pas menurut satu orang pasti berbeda dengan orang lain.

Saya lebih memilih untuk mencoba menuliskan artikel, mengumpulkan kepingan budaya Tionghoa, baik yang Peranakan ataupun masih dari sana untuk dirangkum dalam artikel-artikel sehingga paling tidak dapat meninggalkan sedikit catatan sepele remeh temeh untuk anak-anak saya, sukur-sukur dibaca masyarakat luas juga. Untuk itu saya memilih untuk mendirikan dan mengelola satu website yang berisi ratusan artikel saya dan ribuan artikel kontributor lain yang tersebar di seluruh dunia. Pak Handoko dan pak Tjandra adalah 2 dari sekian ratus kontributor. Saya memilih untuk tidak membahas dan menulis masalah-masalah yang menurut saya sudah berlalu dan tidak bisa kita tarik mundur lagi. Saya ingin menatap ke depan dan meninggalkan sedikit oret-oret untuk generasi mendatang.

Demikian urun rembug saya. Terima kasih untuk perhatiannya.

salam hormat,
Aji

End

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Pengirim : +62852456XXXXX ( tidak bernama )

Tgl. 26 jam 17.46, 17.57, 18.13 dan tgl. 27  jam 11.15 , Nov. 2012

  1. Saya adl keturunan China yg kebetulan tinggal diindonesia, bukan keturunan pribumi yg kebetulan berparas oriental. Spt keturunan2 dari bangsa lainnya yg jg tinggal diindo, saya tdk melalaikan kewajiban yg dituntut oleh pemerintah. Yakni menaati hukum dan membayar pajak dsbnya. Stlh membaca tulisanmu ttg asimilasi budaya, saya sama sekali tdk paham dgn maksud anda. Bisakah anda memberikan bbrp contoh yg lbh spesifik dlm prakteknya? Mnrt saya.. selama asimilasi itu tdk bertentangan dgn keyakinan individual maka tdk akan menjadi mslh, tp jika ada unsur2 yg melanggar keyakinan seseorg maka itu sulit dilakukan. Saya jg menilai anda terlalu mengada2 alias lebay dgn menanyakan keberadaan warga tionghoa dihari pahlawan, emang seharusnya tionghoa hrs dimana n ngapain? Apakah semua etnis n suku sudah berkumpul n hny menyisakan tionghoa aja yg absen? Apakah ada libur nasional dihari itu sbg penunjang kehadiran kami?
  2. Tuduhan narsis thd etnis tionghoa adl tidak tepat! Saya tdk meliat dan merasa ada unsur2 narsis dlm keengganan berasimilasi, melainkan lbh merujuk ke ciri khas dan jati diri setiap suku tanpa terkecuali. Etnis apapun yg tinggal dinegeri lain jg tak mgkn melakukan asimilasi budaya selama itu dinilai melanggar keyakinan mereka ataupun penghapus jati diri mereka. Apakah org eropa, timur tengah dan indo sendiri bisa/mau berasimilasi ketika mereka tinggal dinegeri china???
  3. Jadilah org bijak.. jgn terus menerus membuat propaganda yg dapat menciptakan pandangan negatif org lain thd sekelompok minoritas. Asimilasi sudah dilakukan oleh tionghoa2 surabaya, bahkan tampang2 org china benteng yg sudah tak dpt lg dibedakan dgn pribumi, lalu apa yg mrk dapat??? Pepatah bijak.. ibarat duren yg wangi, tak perlu teriak2 utk menjualnya. Dari jarak kiloan meter bisa tercium. Himbauan anda sudah mulai menyentuh H.A.M. dan yg pasti adl sama sekali tdk bergaransi dan memiliki jaminan apapun. Jadi jika anda merasa itu adl baik, maka lakukan saja! Kami akan mengikuti jika suatu saat itu memang terbukti baik. Gitu aja koq repot?
  4. Gak perlu baca yg lain dl, saya Cuma mau tanya.. Mnrtmu budaya tionghoa mana saja yg perlu diasimilasi? Caranya? Bisa berikan bbrp contoh yg lbh spesifik agar saya paham?

End.

Jawaban Kepada  +62852456XXXXX ( tidak bernama )

Tgl. 1 Des. 2012  jam 19.00 wib

Ini bukan kali pertama saya menerima tanggapan berisi pertanyaan-pertanyaan bernada “kompor mleduk” dari Anda. Karena itu, demi kemaslahatan forum publik TUKAR PENDAPAT ini—di mana setiap orang yang ikut serta berdiskusi secara elegan mencantum identitas atau nama—maka saya ingin pastikan bahwa jawaban saya atas tanggapan Anda kali ini, akan menjadi kali penghabisan, kecuali jika Anda secara kesatria mau menyebut identitas atau nama Anda, sebagaimana yang dilakukan peserta lainnya dalam media TUKAR PENDAPAT ini.

Dengan begitu, tanggapan atau pertanyaan Anda akan berkedudukan sebagai salah satu suara publik yang bertanggung-jawab—bukan sejenis kiriman “surat kaleng” kepada orang yang beda pendapat dengan Anda.

Atas ketetapan itu, saya ingin meringkas pendapat saya sebagai jawaban kepada serenteng tanggapan atau pertanyaan Anda. Mengapa demikian? Saya tegaskan bahwa TUKAR PENDAPAT ini merupakan ikhtiar bersama anak-bangsa Indonesia untuk memahami persoalan-persoalan eksistensial, identitas, dan kesadaran kebangsaan di kalangan peranakan Tionghoa sebagai penduduk dan warga negara ( CITIZEN )-bangsa di republik ini.

Sayangnya, ternyata, sebagaimana pengakuan Anda, Anda adalah “keturunan China yang kebetulan tinggal di Indonesia.” Dan “spt keturunan-keturunan dari bangsa lainnya yang tinggal diindo,” Anda “tidak melalaikan kewajiban yang dituntut oleh pemerintah. Yakni menaati hukum dan membayar pajak dsb.”

Namun demikian, pengakuan itu justru membuat saya bisa mengerti mengapa Anda begitu ofensif terhadap pendapat-pendapat saya—utamanya yang berkenaan dengan asimilasi budaya di kalangan peranakan Tionghoa di Indonesia.

Rupanya, Anda adalah sejenis ekspatriat yang hidup nyaman di negeri ini. Aneh bin ajaibnya, dengan kenyamanan itu, Anda justru merasa terusik dengan pemahaman yang membangkitkan kesadaran kebangsaan Indonesia di kalangan peranakan Tionghoa di republik ini.

Baiklah saya tegaskan bahwa peranakan Tionghoa di Indonesia bukanlah kaum ekspatriat. Mereka adalah anak-bangsa Indonesia, yang akar sejarahnya dan sumber identitasnya, berasal dari negeri ini dan menghujam di bumi negeri ini. Karena itulah sudah seharusnya peranakan Tionghoa mencintai dan mengabdi HANYA untuk bangsa ini, tanah air ini—INDONESIA, titik.

Dengan begitu, peranakan Tionghoa di republik ini dapat sepenuhnya menunjukkan eksistensinya sebagai anak-bangsa Indonesia seutuhnya—bukan ekspatriat atau “orang asing yang tidak asing” di negeri ini. Itu sebabnya, jika masih ada peranakan Tionghoa yang berperilaku atau bermental ekspatriat ( HOA KIAU atau totok ), maka sudah sewajarnya diingatkan akan fitrahnya sebagai anak-bangsa Indonesia sejati.

Dengan saling ingat dan mengingatkan, saya yakin, peranakan Tionghoa di republik ini akan mampu merawat kesadaran dirinya sebagai anak-bangsa Indonesia seutuhnya. Dengan kesadaran itu, hemat saya, jejak dan langkah peranakan Tionghoa di Indonesia akan senantiasa berada dalam naungan hikmat penuh kebijaksanaan dari jiwa bangsa ini—yaitu PANCASILA. Perlu diketahui, PANCASILA merupakan dasar utama atau pijakan paling penting dari gagasan-gagasan saya tentang asimilasi budaya.

Saya ingin sekali menjabarkannya secara panjang lebar di sini. Tapi, mengingat status Anda, saya pikir, penjabaran itu lebih penting saya publikasikan kepada sesama anak-bangsa Indonesia—terutama mereka yang peranakan Tionghoa.

Akhir kata, tujuan saya dengan asimilasi budaya jelas—yaitu mencari hikmah jiwa bangsa Indonesia di kalangan peranakan Tionghoa untuk menumbuh-suburkan kesadaran kebangsaan, sebagai anak-bangsa Indonesia seutuhnya melalui dialog kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan.

Pada  bulan  Januari akan diterbitkan tulisan bertema ASIMILASI BUDAYA DAN PELAKSANAANNYA, sekian.

Tgl. 1 Desember 2012

hendrotan

End.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jawaban kepada Bp. Hardy Chung ( lanjutan )

Tgl. 1 Des. 012, jam 13.15 wib
Yth. Teman teman di Komunitas Peranakan Tionghoa,
Menyabung tulisan tgl. 26 Nov. 012., maaf, terlambat satu hari ( seharusnya tgl. 30 Nov. )

Dalam kesempatan ini saya ingin menyambung respon saya atas pendapat Pak Hardy CHUNG tentang “pengertian budaya” yang berkaitan dengan “kebutuhan primer manusia”—yaitu “sandang, papan, pangan” yang memiliki implikasi pada “keyakinan dan pelaksanaan masing-masing pribadi” manusia. Seturut pendapat Pak Hardy CHUNG, implikasi itu berupa pemahaman dan pengamalan “haram” yang bisa jadi berbeda, tapi juga bisa jadi sama, di antara para pemeluk agama yang pusparagam.

Pada hemat saya, dari pendapat Pak Hardy CHUNG itu masih bisa ditambahkan ihwal argumen di balik pemahaman dan pengamalan “haram”. Pasalnya, argumen itulah sejatinya yang menuntun pemahaman dan pengamalan “haram” dalam kehidupan harian setiap pemeluk agama. Argumen itu, dalam bahasa keagamaan, berasal dari kitab suci masing-masing. Islam dan Yahudi, misalnya, sama-sama mengharamkan babi, tapi sangat mungkin itu dituntun oleh argumen keagamaan yang berbeda.

Dengan kata lain, pengamalan atas “haram”—apa pun itu—bisa saja sama, tapi itu tidak lantas menunjukkan pemahaman yang sama pula di antara pemeluk agama. Sebaliknya pun demikian. Pengamal vegeterian bisa jadi adalah orang-orang yang berasal dari pemeluk agama yang berbeda, tapi mereka mungkin memiliki pemahaman yang sama dalam hal mengonsumi daging sebagai makanan yang haram.

Satu hal lagi, bahwa babi bukanlah satu-satunya hal yang diharamkan dalam Islam. Sebutlah, misalnya, alkohol dan judi—yang juga diharamkan dalam Islam. Demikian pula dengan Yahudi bukanlah sebuah agama yang dimonopoli oleh Israel saja. Bahkan di Iran pun ada penganut Yahudi.

Dengan keterangan itu, saya ingin meneruskan respon saya atas pendapat Pak Hardy CHUNG, tentang asimilasi budaya dan hak asasi manusia. Bagi saya, asimilasi budaya penting, sebagai jalan budaya yang strategis, bagi peranakan Tionghoa untuk mengada tanpa hentinya, pengakuan sebagai anak bangsa di Indonesia—terutama yang berkenaan dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara-bangsa. Dengan asimilasi budaya, hemat saya, tersedia kemungkinan bagi peranakan Tionghoa di Indonesia, untuk mengikis diskriminasi sosial-politik yang menginjak-injak hak asasi manusia.

Saya tahu, istilah “asimilasi” masih terdengar traumatis di telinga para peranakan Tionghoa di Indonesia. Pasalnya, “asimilasi” itu berkenaan dengan proyek politik sebuah rezim yang ingin mengerangkeng peranakan Tionghoa di Indonesia sebagai semacam “kambing hitam” politik dan “sapi perahan” ekonomi.

Tapi, harap diketahui, sebagaimana telah saya jelaskan dalam tulisan saya di blog http://www.hendrotanhendro.wordpress.com, pemahaman saya atas “asimilasi” berbeda dengan pemahaman “asimilasi” rezim Orde Baru. Tegasnya, pemahaman saya atas “asimilasi” ditopang oleh kesadaran sejarah sebagai anak-bangsa Indonesia dan penghormatan kepada hak asasi manusia dengan cara damai dan anti kekerasan.

Itu sebabnya kenapa saya lebih suka menyebutnya sebagai “asimilasi budaya”—yaitu penyatuan dalam keberagaman hasil cipta, karsa, dan karya peranakan Tionghoa sebagai sebuah pengamalan budaya Indonesia seutuhnya.
Sekian, kalau keterangan dan pemahaman saya ini ada yang salah, diharap maafnya dan sudi kiranya di perbaiki.

hendrotan.

End.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Jawaban kepada Bp. Tony S

Tgl. 1 Des. 012, jam 12.00 wib

Pak Tony S yang baik,

Cerita Anda menghadiri pernikahan anak kolega Anda itu, mengingatkan saya pada cerita Yap Thiam Hien ketika menikahkan anak sulungnya, Yap Hong Gie, dengan perempuan Jawa bernama Tetty Kintarti, pada Juli 1988.

Cerita itu saya baca dalam buku Leo Suryadinata, “Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien” (Jakarta: LP3ES, 1990, halaman 202. Buku ini diterbitkan ulang oleh Komunitas Bambu, Jakarta, dengan judul “Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien”, pada Maret 2010).

Diceritakan: “Dalam acara resepsi di Gedung Serbaguna Gelora Senayan, Jakarta, kedua mempelai mengenakan pakaian adat Jawa bergaya Solo—demikian pula Yap. Ini mengejutkan banyak orang (mengapa harus terkejut ? ), padahal ini tidak berlawanan dengan keyakinan Yap. Ia tidak anti-kawin campur atau asimilasi, kalau ini berdasarkan kesukarelaan. Hak asasi manusia itulah yang dijunjungnya, kiranya Yap telah menitipkan pesan secara edukatif pada peranakan Tionghoa, khususnya yang mengaku berjiwa Indonesia, padahal sesungguhnya mereka masih totokisme.”

Dengan kutipan cerita itu, saya ingin mengambil hikmah, bahwa berbeda dengan kolega Anda yang sekedar modifikasi—Yap menjalankannya dengan kesadaran. Tentulah Anda ingat bahwa Yap adalah seorang anggota pendiri BAPERKI yang berpaham “integrasi”. Kendati demikian, dengan kesadaran sejarahnya, Yap adalah seorang pengamal “asimilasi” yang “berdasarkan kesukarelaan” dan penjunjungan atas hak asasi manusia.

Dengan hikmah itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa “asimilasi” dalam pemahaman saya bukan sebuah proyek politik sebagaimana pada jaman orba, melainkan sebuah “jalan budaya” yang memungkinkan peranakan Tionghoa dengan sukarela mengukuhkan eksistensinya sebagai anak-bangsa Indonesia seutuhnya.

Best Regards

hendrotan

End.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jawaban kepada Bp. Hardy Chung

Tgl. 26 Nov. 2012, jam 16.00 wib
Yth. Teman teman di Komunitas Peranakan Tionghoa,
Pernyataan-pernyataan Pak Hardy CHUNG—terutama ihwal Cheng Ho “yang memiliki jasa terbesar dalam penyebaran agama islam di kawasan ini (southeast asia) dgn pelayaran 7 kali ke 30 negara lebih pada tahun 1405”—, menarik untuk dijawab lebih lanjut, karena hal tersebut berkenaan dengan apa yang disebut oleh banyak sejarawan dengan “historisitas dan mitos Cheng Ho”.

Menimbang hal tersebut, selama beberapa hari belakangan ini, saya mencoba melacaknya dengan membaca sejumlah buku sejarah tentang Cheng Ho. Ternyata, pernyataan Pak Hardy Chung tersebut tersurat dalam buku “Cheng Ho: Penyebar Islam dari China ke Nusantara” (Jakarta: Kompas, 2010) karya Tan Ta Sen, Presiden International Zheng He Society dan Direktur Cheng Ho Cultural Museum.

Namun demikian, jika kita baca buku tersebut secara seksama, maka kita akan temukan penjelasan bahwa “Cheng Ho memanfaatkan Islam sebagai tempat berkumpul yang menyatukan orang China Perantauan. Kunjungannya tidak hanya meningkatkan status sosial orang-orang China Muslim mazhab Hanafi, tetapi juga mendorong lebih banyak orang China untuk memeluk Islam” (halaman 276-277).

Penjelasan itu, hemat saya, menunjukkan pengertian bahwa sejatinya Cheng Ho melaksanakan penyebaran agama Islam “hanya” untuk orang atau komunitas China Perantauan, khususnya yang ada di Asia Tenggara, pada masa itu. Pengertian ini, sejalan dengan buku “Malay Annals of Semarang and Cerebon” yang dikutip Tan Ta Sen—yang menyatakan bahwa “Cheng Ho banyak membantu dalam menyebarkan Islam di kalangan komunitas-komunitas China di Kepulauan Melayu. Dia memperkenalkan sistem administrasi yang lebih baik untuk mengatur orang-orang China Muslim di komunitas-komunitas China Perantauan di Jawa dan Sumatera” (halaman 276).
Karena itulah, persoalan misi dan penyebaran agama Islam oleh Cheng Ho tak menjadi perhatian penting banyak sejarawan, alih-alih masih merupakan pokok soal perdebatan. Bahkan Tan Ta Sen sendiri menegaskan hal itu sebagai semacam “pesan tersirat yang tidak dinyatakan” (halaman 24) dalam ekspedisi Cheng Ho dari 1405 sampai 1433 (ada juga sejarawan yang menyatakan sampai 1453).

Ternyata, hal itu berkenaan dengan kedaulatan politik di Nusantara dan Asia Tenggara. Maksudnya, jika Cheng Ho melakukan penyebaran agama Islam secara terang-terangan, maka itu sama saja dengan melakukan intervensi politik-keagamaan di suatu wilayah atau kerajaan yang dikunjunginya.

Kita bisa mengonfirmasi pernyataan tersebut dengan pernyataan bernada skeptis dua sejarawan terkemuka Belanda, H.J. de Graff dan Th. G. Th Pigeaud, dalam buku “Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas dan Mitos” (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004, halaman 146), ini: “ Penting untuk dicatat bahwa ekspedisi Cheng Ho pada awal abad ke-15 bukanlah contoh pertama intervensi Cina dalam urusan kerajaan Jawa “.

Sampai di sini timbul pertanyaan: apa sesungguhnya misi ekspedisi Cheng Ho itu ?

Ternyata, hal itu pun masih menjadi perdebatan di antara para pakar dan sejarawan. Pendapat ini merujuk kepada tulisan jurnalis Frank Viviano “Armada Akbar Cina” (National Geographic Indonesia, Juli 2005, halaman 28-51). Kata Frank, “Alasan sebenarnya di balik pelayaran Cheng Ho masih menjadi perdebatan hangat para pakar. Sedangkan para sejarawan berpendapat alasannya adalah perdagangan, penggunaan kekuasaan untuk mengancam negara-negara lain, pertahanan militer, dan bahkan rasa tidak aman dalam diri Zhu De (Kaisar Ming—Red.), yang khawatir kemenakannya, yaitu kaisar sebelumnya yang digulingkannya telah melarikan diri ke luar negeri. Cheng Ho, menurut teori itu, dikirim untuk memburu pendahulu Zhu itu” (halaman 38).

Namun demikian, Frank berkesimpulan: “Tampaknya tidak ada penjelasan yang lebih memuaskan tentang alasan pelayaran itu, selain kerinduan akan ketertiban setelah satu abad selalu mengalami kekerasan yang tiada tara—kerinduan tentang adanya masa depan yang lebih pasti, dan penemuan kawasan lain yang berlawanan dengan kekacauan itu” (halaman 38-39).

Kesimpulan Frank tersebut sejalan dengan pendapat sejarawan Bernard H.M. Vlekke. Dalam bukunya, “Nusantara: Sejarah Indonesia” (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008, halaman 90-91), Vlekke menyatakan: “Pada 1368, Cina terbebas dari Dinasti Mongol—dan 14 tahun kemudian imperium itu sepenuhnya dipulihkan dibawah kaisar pertama Dinasti Ming. Dinasti Ming memulai pemerintahan dengan kebijakan ekspansi yang jelas di perairan Selatan, meneruskan karya Kublai Khan agung. Duta-duta dikirim ke Champa dan Kamboja, ke Malaya dan Indonesia untuk meminta penyerahan dan permintaan itu didorong oleh armada yang kuat.”

Dengan armada yang kuat—terutama yang dipimpin oleh Cheng Ho, Dinasti Ming beroleh pengakuan kekuasaan di kawasan Asia Tenggara. Satu di antaranya dari kerajaan Malaka, sebagaimana dikemukakan sejarawan M.C. Ricklefs dalam bukunya “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004” (Jakarta: Serambi, 2005, halaman 57-58), berikut ini: “Ancaman utama bagi Malaka sejak awal adalah Siam, tetapi Malaka sudah minta dan mendapat perlindungan Cina sejak tahun 1405. Setelah itu, Malaka berulang kali mengirim duta-dutanya ke Cina, yang di dalamnya tiga orang raja yang pertama ikut serta, sedangkan armada-armada Cina secara besar-besaran mengunjungi Malaka di bawah pimpinan Admiral Dinasti Ming bernama Zheng He (Cheng Ho), yang terus berlanjut sampai 1434. Perlindungan Cina yang nyata ini telah membantu Malaka berdiri kokoh.”

Atas pengakuan terhadap armada Cheng Ho, terbukalah pintu perdangangan yang sangat menguntungkan bagi Dinasti Ming. Karena itu, menjadi bisa dimengerti jika sejarawan Anthony Reid dalam buku “Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011) menyebutnya sebagai simbol “zaman perdagangan” Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Katanya, “Jika ada masa yang harus disimbolkan untuk permulaan “zaman perdagangan Asia Tenggara, misi perdagangan negara yang pertama di bawah pimpinan si kasim Laksamana Zheng He pada tahun 1405, adalah simbol yang paling cocok” (halaman 16).

Pernyataan Reid tersebut ditegaskan oleh sejarawan Denys Lombard dalam bukunya “Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II: Jaringan Asia” (Jakarta: Gramedia, 2005, halaman 30), sebagai berikut: “Ketujuh pelayaran besar armada Laksamana Zheng He (Cheng Ho) dari 1405 sampai 1453, ke arah pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan samudera Hindia, sampai Srilanka, Quicon, Kocin, Kalikat, Ormuz, Jeddah, Mogadiscio dan Malindi—membuktikan minat pemerintahan raja-raja Ming pertama, khususnya minat Kaisar Yongle, terhadap perniagaan besar, dan bagian yang tetap dipegang oleh kaum Muslim dalam perniagaan itu.”

Sampai di sini, pelacakan dan pembacaan saya atas “historisitas dan mitos” tentang ekspedisi Cheng Ho, terutama yang berkaitan dengan misinya dalam penyebaran agama Islam, berakhir dengan kesimpulan sementara, sebagaimana pernyataan Tan Ta Sen, berikut ini: “Di bawah pengarahan dan dukungan Cheng Ho, komunitas-komunitas China Muslim menyebar pesat di pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa, tetapi momentum ini terhenti ketika Cheng Ho wafat pada 1433. Kematiannya juga mengakhiri fase China dari komunitas-komunitas China Muslim mazhab Hanafi dan dimulainya fase lokalisasi” (halaman 278).

Dengan demikian, hemat saya, sangat mungkin Cheng Ho menjalankan misi penyembaran agama Islam dalam ekspedisinya, tapi itu tidak lantas berarti dia yang memiliki jasa terbesar dalam penyebaran agama islam di kawasan ini (southeast asia) dgn pelayaran 7 kali ke 30 negara lebih pada tahun 1405—sebagaimana yang dinyatakan Pak Hardy CHUNG.
Semoga bermanfaat untuk membuka pelacakan atau penelitian yang lebih luas dan mendalam lagi.
Bersambung ––––
*Tulisan berikutnya akan diposting tgl. 30 Nov. 2012

hendrotan

End.

MENGOMENTARI :

TULISAN TEMA    ” ASIMILASI BUDAYA : JALAN BUDAYA MENJADI INDONESIA SEUTUHNYA  ”, Oleh hendrotan

Kamis, 22 November, 2012 07:30

Sekalipun sering tak menyetujui beberapa pandangan pandangan saudara Hendro Tan , silakan sdr. Hendro Tan tetap menulis pandangan pandangan saudara, agar pemahaman kita menjadi lebih berimbang – bhineka pendapat amat diperlukan , tanpa perlu ngotot memaksakannya , karena masing masing mempuyai pemikirannya sendiri , untuk pembaca seperti menjadi pedoman para ahli kungfu ” just absorb what is useful” (seraplah hanya yang dianggap berguna}, seperti saat saya mohon penghentian debat dengan sdr. Beni Bevly yang sebagai ahli taekwondo pasti mengenal adagium ini . Sayang sekali sdr. Hendro Tan kurang sekali memuat tulisan tulisan perihal seni lukis misalnya dan karya karya pelukis Tionghoa – topik yang saya percaya amat saudara kuasai untuk menambah khazanah pemikiran.
Maaf karena kesibukan , sekalipun terlambat sehari (mestinya 21 November bukan ?), saya ucapkan selamat ulang tahun kepada sdr. Hendro Tan dan ikut bersulang dengan anggur kesukaan saudara (rahasia – jadi tidak saya beritahu, atau mungkin khawatir keliru, karena banyak yang saudara sukai).

Ansano (Christine Widagdyo)

End.

Kamis, 22 November, 2012 08:22

Negara kita negara demokratis dimana setiap warga boleh menyatakan pendapatnya dengan bebas selama tidak menghina dalam bentuk SARA. Dengan demikian pendapat yg beragam bagaikan bunga yang berwarna warni yg lebih indah dari bunga satu warna. Salam TG

End.

Kamis, 22 November, 2012 13:18

DI INDONESIA, SAMPAI HARI INI MENGAPA MASIH ADA SEBAGIAN WARGA TIONGHOA KETURUNAN YANG TAKUT, SALAH MENGERTI, BAHKAN TRAUMA PADA ASIMILASI ? SEDANGKAN DI FILIPINA DAN THAILAND, ASIMILASI BERHASIL MENGANTARKAN KEDUA NEGARA ITU, SEHINGGA TIDAK MENGENAL LAGI DISKRIMINASI RASIAL TERHADAP TIONGHOA.

Pak Hendrotan yb,

Pada paragraf into anda sangat menarik sekali, dan menggelitik saya untuk berkomentar. Ada kata “Mengapa takut , dan sedangkan….”.

Saya selalu memikirkan sesuatu dengan kata Mengapa ? Dari situ kita cari , dan ketemu mengapa?  lagi dan seterusnya, lama-lama akhirnya dekat juga dengan pokok permasalahannya. Seringkali kita menjadi tersesat melenceng tanpa arah, padahal kita masih jauh dari pokok permasalahamnya. Meskipun saya harus akui tidak selamanya kita bisa menggapai pokok permasalahannya. Tapi kalau sudah mendekati itu juga sudah bagus, dari pada kesasar terlalu jauh.

Baiklah saya kembali ke intinya. Mengapa orang Tionghoa di Indonesia harus takut dengan asimilasi. Kami yang di Amerika rasanya tidak ada phenomena itu. Mengapa ?  Kami di Amerika tidak perlu membahas asimilasi, kami tidak perlu mempertanyakan bagaimana kami selaku imigran memposisikan diri terhadap Amerika. Sebagai kebanyakan Tionghoa asal Indonesia disini, kami kalau disuruh berpihak harus kemana ? Jawabannya adalah, selaku warga negera Amerika tentu saja kami berpihak kepada Amerika, lalu option berikutnya setelah Amerika , kami memastikan diri berpihak kepada Indonesia , baru option ketiga kami berpihak ke Tiongkok. Ini adalah jawaban sejujurnya dari mayoritas kalangan Tionghoa asal Indonesia yang pernah saya survey. Saya rasa ini masuk akal dan memang seharusnya begitu.

Walaupun kami tidak lahir di Amerika, tapi kenapa kami committ mengabdi kepada Amerika ? Mungkin karena undang2 negera Amerika menjamin hak dan keselamatan warga negaranya secara setara. Jadi disini sumbernya ada di negara, bukan semata-mata ada di sekelompok orang atau etnis.

Kita lihat sejarah di kamp intenir orang Jepang di Amerika. Dulunya orang Jepang sudah dianggap orang Amerika. Tapi gara2 Pearl Harbor di bom oleh Dai Nippon, Maka pemerintah Amerika tidak mau ambil resiko, maka semua warga keturunan Jepang dimasukan ke kamp, tapi tetap mereka di beri sarana yang memadai. Setelah urusan selesai mereka menjadi warga negara biasa lagi. Orang Jepang di Amerika juga mengerti.

Ketika suatu hari saya mendengarkan siaran radio bahasa entah Mandarin atau cantonese, disana juga dibahas. Kalau anak2 mereka (Tionghoa) menjadi prajurit Amerika, dan tiba2 Amerika berperang dengan RRT. Mereka harus bagaimana ? Banyak jawaban spontan yang berbunyi; ” Kalau kita sudah jadi warga negera Amerika tentu saja kita harus bela Amerika”. simple as that !

Jadi kesimpulan saya kuncinya sebenarnya ada di undang2 negara dan pelaksanaan undang2 oleh aparatur negara.

Nah sekarang apa solusinya?  BTW Sekarang orang Indonesia kalau ngomong sudah mulai pinter, mereka selalu tanyakan : “Kalu geto , apa solusinya dong ?”  kata2 ini saya sering dengar kalau ada diskusi2 di Konsulat RI.

Solusinya gampang saja, yaitu rakyat harus menyuarakan ketidak beresan negara , dan menuntut negara agar mengaturnya lebih baik, dan kalau nggak becus , suruh turun , atau jangan dipilih lagi. Kalau ada rakyat yang pinter dan berpotensi, jangan ragu2 ajukan diri menjadi pengurus negara. Macamnya Ahok dan Jokowi , dan Dahlan Iskan. Mereka itu dulunya juga rakyat biasa ‘kan ? Karena mereka merasa terpanggil , maka mereka mengabdikan diirnya untuk negara.

Buat rakyat yang kurang berpotensi dan kurang pinter, tapi mempunyai kepedulian terhadap Indonesia yang lebih baik, maka jadilah pendukung2 nya.

Amerika ada hari ini bukan sudah langsung begini, tapi penuh perjuangan juga. selama beratus tahun.

Semoga berguna, dan mudah2an ada kawan2 lainnya lagi yang kasih tambahan, agar Indonesia menjadi lebih baik.

salam,

Dr.Irawan.

End.

Kamis, 22 November, 2012 13:51

Selamat siang pak Dr Irawan n all. Menurut saya justru konsep asimilasi di Indo yg harus dipertanyakan.. ? Mengapa dalam ber-asimilasi masyarakat Tionghoa harus melepaskan segala akribut budayanya ? Termasuk nama dan marga ? Saya ingat ketika tahun 70an dan saya jadi korban kepres, yg mana WNA tidak diperbolehkan sekolah di sekolah2 swasta. Begitu pula ketika saya sudah WNI pada saat anak2 saya lahir dan mau mengurus akte lahir, nama marga tetep tidak diperbolehkan dicantumkan. Nah…… dengan hal hal seperti inilah yg membuat kita kita seolah olah adalah WNI kelas 2 sehingga hak hak kita sebagai Warganegara dibatasi. Namun rasanya kita tidak perlu memperpanjang serta menangisi masalalu keTionghoaan kita karena, bukankah semenjak reformasi hak hak kita sebagai warga negara sudah dipulihkan ? Sayapun sependapat dengan pak Dr kalau ditanya siapa yg akan dibela kalau suatu ketika Indonesia berperang dengan Tiongkok ? Sebagai warganegara yg baik saya sudah seharusnya membela negara kita sendiri ketimbang Tiongkok, karena Tiongkok adalah negara leluhur bukan lagi tumpah darah saya. bong_felix

End.

Jumat, 23 November, 2012 00:43

Jawaban baba Bob Jokiman meningatkan saya bahwa dahulu para leluhur kita yang datang dari Tiongkok kebanyakan menikah dengan perempuan Bali. Contoh yg paling gamblang adalah Souw Beng Kong kapiten Tionghoa pertama di Batavia mengawini wanita Bali. Tadinya saya berpikir kalau wanita Bali lebih cantik dari wanita Jawa atau Sunda ternyata salah. Mereka mengawini wanita Bali karena sama sama menyukai babi sebagai lauk makanan. Untuk wanita Jawa dan Sunda mereka mendapat hambatan kesulitan makan babi. Di masa penjajahan pengaruh agama tidak sekuat sekarang. Umumnya mereka yang mengawini wanÍta Jawa atau Sunda tetap berbeda agama. Sang suami beragama Sam Kauw sedang sang isteri beragama Islam abangan. Keturunan mereka yang lelaki mengikuti tradisi sang ayah yang beragama Sam Kauw sedang yang perempuan mengikuti tradisi garis ibu campur ayah – sembahyang pakai hio juga pakai pendupaan (ukupan) serta berbaju kebaya sarung batik. Di zaman sekarang bukan tidak ada asimilasi. Cukup banyak di gereja Protestan dan Katolik para muda mudi menikah lintas suku dan ethnis. Umumnya orang Tionghoa menikah dengan orang Batak atau Manado. Salah seorang keponakan saya (perempuan) menikah dengan pemuda Batak baru2 ini. Memang kalau seandainya satu agama maka proses asimilasi lebih cepat lagi seperti di kota Manado (salah satu kota bebas peristiwa Mei 98). Salam TG

End.

Jumat, 23 November, 2012 01:15

Hahahaha … Om Bob hebat membabarkan sesuatu, terima kasih om.

Mohon ijin utk menambahkan sesuatu ya Om:

1. Yang memiliki jasa terbesar dalam penyebaran agama islam di kawasan ini (southeast asia) adalah Cheng Ho dgn pelayaran 7 kali ke 30 negara lebih pada tahun 1405. Berarti Tionghoa tdk anti-muslim. (Bahkan byk muslim Tionghoa diseluruh dunia). Jadi masalah agama tdk ada masalah dan tdk ada hubungan pada komunitas Tionghoa dimanapun berada.

2. Pengertian budaya adalah kebiasaan manusia yg dijalankan secara turun temurun yg menjadi bagian dari satu komunal. Kebiasaan manusia yg bisa kita pisahkan pada kebutuhan premier: sandang, papan dan pangan. Pagan yg merupakan kebutuhan pokok manusia, tdk terlepas pada kehidupan sehari-hari. Ada ajaran yg mengharamkan semua makluk hidup (buddha), di islam haram hanya pada babi, hindu haram pada sapi, taoisme juga haram sama sapi, kristen tdk tahu apakah ada yg haram atau tdk !!! … Masing-masing memiliki pemahaman yg diletakan pada keyakinan dan pelaksanaan masing2 pribadi. Haram mkn babi bkn monopoli ajaran islam, yahudi (israel) adalah bangsa yg pertama haram makan babi sebelum ajaran islam…dan byk tionghoa yg justru mengharamkan semua jenis daging (vegetarian) … (Jadi mohon maaf teori om Bob aku patahkan)

3. Apakah hrs ada asimilasi budaya? Aku rasa jika ini ada berarti sdh bisa dilaporkan pada komnas HAM. Pelanggaran HAM berat. Tapi apa yg terjadi, tionghoa diseluruh dunia begitu msk ke suatu lingkungan akan beradaptasi dgn lingkungan lokal. Tionghoa jawa memakai batik, tionghoa madura, tionghoa bali dll … Semuanya rata-rata meninggalkan jejak budaya hybrid yg tdk bisa dipisahkan pada kehidupan sosial bermasyarakat. Tapi jika ada organisasi, agama, kelompok, institusi, tokoh yang menyerukan asimilasi budaya apalagi pemaksaan jelas-jelas itu sdh pelanggaran HAM berat. Termsk policy pengunaan nama Indonesia dan menghilangkan nama Chinese … Itu sdh pelanggaran HAM …

Khamsia dan mohon maaf jika ada yg keliru, mohon pencerahannya …
Hardy CHUNG

End.

Jumat, 23 November, 2012 07:53

1. Yang memiliki jasa terbesar dalam penyebaran agama islam di kawasan ini (southeast asia) adalah Cheng Ho dgn pelayaran 7 kali ke 30 negara lebih pada tahun 1405. Berarti Tionghoa tdk anti-muslim. (Bahkan byk muslim Tionghoa diseluruh dunia). Jadi masalah agama tdk ada masalah dan tdk ada hubungan pada komunitas Tionghoa dimanapun berada.

=======================

Engko Hardy yang pandai dan cerdas;  sungguh luar biasa anda ini, dua jempol deh untuk uraiannya.

Engko owe almarhum adalah tokoh PITI juga, Tionghoa masuk Islam tidak haram.

Namun yang menjadi sorotan owe, mungkin skop lebih sempit, maklum bukan pakar seperti engko Hardy.

Yaitu asimilasi melalui pernikahan yang owe maksud alot, bukan banyak-nya English,

tapi alotnya orang Jawa

2. Pengertian budaya adalah kebiasaan manusia yg dijalankan secara turun temurun yg menjadi bagian dari satu komunal. Kebiasaan manusia yg bisa kita pisahkan pada kebutuhan premier: sandang, papan dan pangan. Pagan yg merupakan kebutuhan pokok manusia, tdk terlepas pada kehidupan sehari-hari. Ada ajaran yg mengharamkan semua makluk hidup (buddha), di islam haram hanya pada babi, hindu haram pada sapi, taoisme juga haram sama sapi, kristen tdk tahu apakah ada yg haram atau tdk !!! … Masing-masing memiliki pemahaman yg diletakan pada keyakinan dan pelaksanaan masing2 pribadi. Haram mkn babi bkn monopoli ajaran islam, yahudi (israel) adalah bangsa yg pertama haram makan babi sebelum ajaran islam…dan byk tionghoa yg justru mengharamkan semua jenis daging (vegetarian) … (Jadi mohon maaf teori om Bob aku patahkan)

=============

Anda betul sekali siapa yang bisa bantah. Teori owe bukan hanya patah malah  hancur…

Namun konteks pertanyaan: “MENGAPA MASIH ADA SEBAGIAN WARGA TIONGHOA KETURUNAN YANG TAKUT, SALAH MENGERTI, BAHKAN TRAUMA PADA ASIMILASI ? SEDANGKAN DI FILIPINA DAN THAILAND, ASIMILASI BERHASIL MENGANTARKAN KEDUA NEGARA ITU, SEHINGGA TIDAK MENGENAL LAGI DISKRIMINASI RASIAL TERHADAP  TIONGHOA. ” Rasanya belum tuntas, seperti orang makan bakso tanpa sambel, pasti kurang sedaaap

3. Apakah hrs ada asimilasi budaya? Aku rasa jika ini ada berarti sdh bisa dilaporkan pada komnas HAM. Pelanggaran HAM berat. Tapi apa yg terjadi, tionghoa diseluruh dunia begitu msk ke suatu lingkungan akan beradaptasi dgn lingkungan lokal. Tionghoa jawa memakai batik, tionghoa madura, tionghoa bali dll … Semuanya rata-rata meninggalkan jejak budaya hybrid yg tdk bisa dipisahkan pada kehidupan sosial bermasyarakat. Tapi jika ada organisasi, agama, kelompok, institusi, tokoh yang menyerukan asimilasi budaya apalagi pemaksaan jelas-jelas itu sdh pelanggaran HAM berat. Termsk policy pengunaan nama Indonesia dan menghilangkan nama Chinese … Itu sdh pelanggaran HAM …

==============

Ayo siapa mau jadi pelopor melaporkan  Pemerintah ORBA yang dengan PP “memaksa” keturunan Tionghoa ganti nama di tahun 60an ke Komisi HAM/DPR? Bagaimana kalo usilin,  ehhh salah usulin  Basuki Tjahaja Purnama pake saja nama aslinya  Zhong Wan Xie sebagai Wagub DKI Jakarta, apakah kira2 ia mau dan sekaligus jadi Ketua Panitia Penuntutan Pelanggaran HAM ke DPR? Hitung2 sebagai hadiah Natal/Tahun baru untuk kaum Tionghoa Peranakan? Kalo perlu demo, seperti kaum buruh dan PRT ke Balaikota, owe mau ikut jika kebetulan ada di Jakarta.

BJ

End.

Jumat, 23 November, 2012 13:09

Setahu saya memang peranan orang China dalam penyebaran agama Islam di Jawa sangat besar. Mereka yang datang ke Nusantara khususnya Jawa saat itu kebanyakan beragama Islam dari mahzab Hanafi (bukan hanya Ceng Ho).
Saat saya jalan-jalan ke Yunan, saya bertemu dengan banyak suku Hui yang beragama Islam. Mereka berjilbab dan menjalankan syariat dengan baik. Restoran Muslim di Kunming dan kota-kota lain di Yunan sangat banyak.
Beberapa tulisan saya ini semoga membantu kita memahami bahwa China tidak anti Islam:

http://baltyra.com/2011/05/12/dasar-china-4-habis-catatan-perjalanan-ke-dongwang/

http://baltyra.com/2010/10/12/mengunjungi-tanah-leluhur-bagian-3-perjalanan-ke-wu-jing/

Hadoko Widagdo

End.

Jumat, 23 November, 2012 13:33

Pak Tjandra; Pak Ansano & Pak Hendro Tan Yth;

Minggu lalu saya diundang oleh seorang dokter yang menikahkan puteranya di Bidakara; Mereka pakai pakaian Adat Betawi  .- Ketika saya tanya : Apa pernikahan itu mengikuti Adat Peranakan Betawi atau adat lainnya ??

Ternyata setelah beliau menjelaskan : Dengan adanya banyak ASUPAN – acara itu adalah MODIFIKASI – walau  Pakaian ADAT digunakan oleh Orang Tua laki & Perempuan – Sang Pengantin pakai Pakaian Pengantin yang JUGA DI MODIFIKASI !

Saya akan meminta agar tayangan YOUTUBE nya dapat di EDIT dan dikumpulkan – agar memperkaya koleksi MUSEUM Cheng Ho yang lagi disiapkan oleh kelompok khusus tsb !

Ttg istilah ASIMILASI etc – mungkin Pak Hendro dapat baca2 buku2 jaman Pak Sindhunata/ LPKB agar tahu : Jaman itu yang disebut ASIMILASI itu apa ? dan kenapa BERSEBERANGAN dengan Konsep BAPERKI (Siauw Giok Tjhan Cs yang dituduh dekat dengan PKI; namun sampai saat inipun TIDAK PERNAH ada Keputusan Pengadilan yang menyalahkan BAPERKI tsb lho ! yang  membawa konsep INTEGRASI ! <Baca bukunya Siauw Tiong Djien

– Mudah2an Sumbang Saran saya jangan sampai memperuncingkan lagi PERBEDAAN MASA LALU !

Karena itu; bagi siapa saja yang ingin mendalami masalah BUDAYA – sebaiknya banyak mendalami Pertentangan2 akibat Politik : DEVIDE ET IMPERA nya para Penjajah – dan siap utk bersatu demi Masa Depan INDONESIA yang kita cintai Bersama !

Semoga;

Salam Hormat;

Tony S

End.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: